Pemkot Ambil Alih Masalah Antrian BBM
LUBUKLINGGAU- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengambil alih penyelesaian masalah antrian BBM di sejumlah SPBU yang terjadi beberapa pekan terakhir. Upaya ini dilakukan setelah tiga kali rapat dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau bersama pihak Pertamina dan Polres belum membuahkan hasil. Pemkot Lubuklinggau akan mengajak PT Pertamina, Polres dan instansi terkait duduk satu meja untuk membahas antrian panjang yang terjadi saat ini. Demikian diungkapkan Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi, saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Kota Lubuklinggau Tri Wulan II Tahun 2011 di Gedung Kesenian Lubuklinggau.
Selain itu Riduan Effendi menegaskan setiap SPBU nantinya tidak boleh tutup selama 24 jam. Kemudian petugas SPBU dilarang melayani penjualan menggunakan jeriken. Terlebih lanjut Riduan, SPBU itu sudah dinyatakan ‘Pasti Pas’ tentunya dapat melayani masyarakat selama 24 jam.
“Kita akan kerahkan Pol PP untuk mengawasi dan membantu menjaga keamanan di SPBU. Jika tidak ada stok, maka SPBU itu tutup saja. Kalau memang tidak cukup seharusnya diumumkan jumlah BBM yang dijualnya,” jelasnya.
Menurut informasi dari PT Pertamina sambung Riduan, stok cukup BBM yang disuplay sudah cukup. Ia meminta semua instansi harus mencari solusi untuk mengatasi antrian panjang di sejumlah SPBU saat ini.
“Jangan saling salahkan namun cari permasalahan guna menyelesaikan antrian BBM di SPBU tersebut,” imbuhnya.
Kapolres Lubuklinggau AKBP Takwil Ichsan mengatakan, kondisi antrian BBM di SPBU saat ini menjadi masalah bersama. “Termasuk Pertamina sudah punya aturan terhadap SPBU apabila melanggar. Semua aturan nantinya akan dibahas dalam rapat,” ucapnya.
Ditambahkan Kapolres, pihaknya juga menyarankan Pemkot Lubuklinggau mengeluarkan aturan untuk mengimbangi aturan yang dibuat pihak Pertamina. “Jadi kalau ada pelanggaran dilakukan SPBU Pemkot bisa melakukan peneguran. Jika semua aturan sudah ada, kami pihak kepolisian akan berjalan dirambu hukum yang dibuat pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, pengawas operasional PT Pertamina Awijaya menyatakan stok cukup dan tidak ada masalah. “Mengenai penghentian suplay BBM itu kewenangan Pertamina pusat,” kelitnya.(02/05)
Posted by Unknown
on Jumat, Juni 24, 2011. Filed under
