Sudah Siapkan Pengganti Lily
*Ardiyan : Bisa Terjadi Dualisme Kepemimpinan
BANDUNG KIRI - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin belum mau membeberkan siapa pengganti Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (Mura) Hj Lily Martiani Ridwan.
Pernyatan tersebut disampaikan oleh H Alex Noerdin kepada Linggau Pos, Sabtu (23/2). Kendati demikian H Alex Noerdin menyatakan sudah menentukan siapa pengganti Lily. Salah satu kandidat pengganti Ketua DPD Partai Golkar Mura adalah H SN Prana Putra Sohe. “Kita tunggu saja,” kata H Alex Noerdin singkat.
Sementara itu dikonfirmasi kepada Walikota Lubuklinggau Periode 2013-2018, terkait dirinya menjadi salah satu kandidat pengganti Ketua DPD Partai Golkar Mura, H Prana Putra Sohe, hanya tersenyum tanpa berkomentar.
Dihubungi terpisah, pengamat politik, DR Ardiyan Saptawan mengatakan, belum diumumkannya pengganti Lily Martiani Ridwan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Mura oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, H Alex Noerdin, kemungkinan besar akan terjadi dualisme kepemimpinan.
Ia mengungkapkan, jika nanti terjadi dualisme kepemimpinan DPD Partai Golkar Mura, antara kepemimpinan Lily Martiani Ridwan dan Ketua DPD Partai Golkar Mura yang akan disahkan oleh DPD Partai Golkar Sumsel sifatnya hanya berlangsung sementara.
“Hal ini biasa terjadi di partai politik, dimana kelompok-kelompok tersebut masih ada, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh suku, oposisi dan orang-orang yang memanfaatkan situasi yang lemah untuk sebuah kepentingan, mengingat dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemilihan Gubernur Sumsel,” kata dosen pascasarjana dan Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) ini saat di hubungi via handphone.
Ardiyan Saptawan juga mengungkapkan, kembali lagi kepada partai politik itu sendiri, dimana dalam suatu organisasi partai, memiliki peraturan tata tertib dan kode etik sendiri yang harus di taati, dimana pada akhirnya akan kembali menjadi satu dengan penentuan siapa yang legal, yang akan diakui olah DPP.
“Yang tidak diakui secara sah oleh DPP, salah satunya akan terkendala karena tidak akan diakui oleh KPU dimana saat partai dibawah kepemimpinan yang tidak disahkan oleh DPP itu, tidak dapat mendaftarkan calon yang diusungnya untuk ikut Pilkada,” ungkap Ardiyan sapaan akrabnya.
Sedangkan untuk kepemimpinan jabatan ketua yang akan diambil dari luar daerah, hal tersebut bisa saja terjadi, namun masalah lokasi atau wilayah yang berbeda itu biasanya dilakukan jika memang dalam keadaan yang darurat, dimana roda struktur kepemerintahan suatu organisasi partai dituntut harus tetap berjalan dengan kursi ketua yang tidak kosong. Jika ada yang dianggap berkopenten dianggap mampu memimpin partai tersebut untuk sementara waktu, biasanya wakil atau sektretaris yang sebelumnya menjabat akan naik posisinya menduduki kursi sebagi ketua. Selain dari kemungkinan yang terjadi mengambil sosok ketua dari wilayah lain, namun semuanya bersifat sementara, sembari menunggu penetapan ketua definitif.
“Jika terjadi kursi ketua harus diambil dari orang yang berasal dari daerah lain maka hanya sebatas jabatan, namun kerjanya dialihkan wakil atau ketua yang sebelumnya menjabat di DPD tersebut, agar tidak berpengaruh pada berpengaruh pada disiplin partai itu sendiri yang dapat mengakibatkan kekacauan dengan kepemimpinan yang demikian bila berlangsung cukup lama,” jelasnya. (13)
Posted by Unknown
on Minggu, Februari 24, 2013. Filed under
