APBD 2011 Diproyeksi Rp 511,9 Miliar
LUBUKLINGGAU- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2011 diproyeksi Rp 511,9 miliar. Total anggaran tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 28,2 miliar dengan rincian Pajak Daerah Rp 5, 8 miliar, retribusi Rp 4,3 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 1 miliar. Sedangkan pos pendapatan lain-lain diperhitungkan mencapai Rp 17 miliar. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Lubuklinggau, SN Parana Putra Sohe saat pidato pengantar nota keuangan APBD 2011 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Rabu (10/11).
Disamping itu, dana perinbangan yang akan diperolah Pemkot Lubuklinggau Rp 437 miliar. Dana bagi hasil terdiridari tiga jenis yakni dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 143 miliar, Dana Alukasi Umum (DAU) sebesar Rp 267,7 miliar. Sedangkan dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 26,6 miliar.
Untuk, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 45,8 miliar berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp 23,8 miliar. Dana penyesuaian dan ononomi khusus Rp 30 miliar, bantuan kuangan dari provinsi Rp 10 miliar.
“Belanja daerah secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2011 Rp 512 miliar,” ucapnya.
Belanja terdiridari belanja tidak langsung Rp 226,2 miliar, belanja langsung Rp 285,7 miliar. Pembiayaan daerah Rp 70 miliar terididari sisa perhitungan tahun anggaran sebelumnya Rp 5 miliar. Lalu penerimaan kembali dana bergulir Rp 2 miliar. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 6,968 miliar,” sambungnya.
Wawako berjanji, dalam tahun anggaran 2011 Pemkot Lubuklinggau akan mempertajam program dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Pengoptimalan anggaran dimaksud, lanjut Nanan panggilan akrap SN Prana Putra Sohe, karena pembahasan APBD lebih awal yakni November 2010 untuk APBD 2011. Dengan demikian sehingga dalam kurun satu atau dua bulan kedepan masih ada dana kucuran dari pemerintah pusat yang belum terdeteksi Pemkot Lubuklinggau saat ini.
Jika kucuran dana dari pemerintah pusat sudah diketahui maka akan ada penambahan dari total anggaran yang diproyeksikan Rp 511,9 miliar lebih. Tidak menutup kemungkinan APBD akan bertambah, contohnya jika ada kucuran dana percepatan pembangunan daerah yang belum terdeteksi oleh Pemerintah Kota. “Setelah kita ketahui maka akan ditambah ke dalam APBD,” jelasnya ketika dimintai penjelasannya mengenai hal tersebut.
Ia menambahkan, silva APBD 2010 diperhitungkan Rp 5 miliar, dari total anggaran Rp 550 miliar. Silva tersebut berasal dari dari sisa lelang proyek, bukan silva dari kegiatan yang tidak terlaksana. “Artinya penyerapan anggaran kita sangat bagus. Artinya program-program kita sudah cukup tajam dan sudah efektif dan tepat sasaran,” papanya panjang lebar.
Untuk APBD 2011, ini lanjut Wawako, pihkanya akan mengefektifkan lagi. Sebagai contoh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak diperkenankan menganggarkan dana untuk pengadaan pakaian dinas. “Jadi seluruh SKPD tidak ada pengadaan pakaian dinas. Itu saja sudah berapa milyar dana yang bisa dianggarkan untuk kepentingan masyarakat. Dan kita juga mengefektifkan dana honor PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). PPTK tidak boleh dapat honor lebih dari dua kali. Demikian juga anggaran perjalanan dinas juga diefektifkan. Dengan adanya hal tersebut kita mempertajam program dengan memperbanyak program. Sehingga program tersebut sesuai dengan isu-isu strategis yang dituangkan didalam KUA (Kebijakan Umum APBD),” pungkasnya.
Terhadap penyampaian Nota Keuangan APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2011 oleh eksekutif, melalui rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki, didampingi Wakil Ketua I, Merismon mengatakan, setelah penyampaian nota keuangan, akan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi dewan.
“Pembahasan di komisi dewan ini tentunya harus mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sama-sama sudah disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) legislatif dan eksekutif, beberapa waktu lalu. Kami sangat mengharapkan kepada komisi-komisi nantinya betul-betul jeli membahas dan harus ada visualisasi antara program yang dibuat dengan KUA,” harap Merismon.
Morismon meminta, kepada komisi-komisi untuk mencermati program yang ada. Salah satu contoh, program pada bidang kesehatan. Bidang ini mempunyai targetan-targetan kebijakan yang akan dilaksanakan. Seperti dalam rangka ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, kemudian dalam rangka penanganan penyakit menular.
“Kalau nantinya program itu ada dalam KUA harus diarahkan. Tetapi, kalau seandainya dalam KUA tidak ada programnya, saya pikir harus dimodifikasi yang ada tadi sehingga selaras,” lanjutnya.
Selanjutnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Lubuklinggau mentargetkan penurunan angka kemiskinan, 19-18 persen, penurunan angka pengangguran 10-9 persen, komisi-komisi harus mencermati ada atau tidak program-program pemerintah yang selaras dengan program pengentasan kemiskinan yang dicantumkan pada KUA.
“Kalau tidak ada silahkan dimodifikasi dan bentuk kegiatan yang sejalan dengan KUA. Dalam arti kata ada korelasi antara program yang dibuat dan KUA,” katanya lagi.
Mengenai penggunaan APBD 2010 dilakukan Pemkot Lubuklinggau, secara pribadi, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, masih banyak yang harus dibenahi. Salah satunya program yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau.
“Kalau secara pribadi dalam mengevaluasi penggunaan anggaran 2010 masih banyak yang harus dibenahi, seperti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih harus dibenahi programnya. Artinya, program yang ada harus tepat sasaran sehingga angka kemiskinan bukan hanya di atas kerja saja, melainkan bisa di cek di lapangan kalau memang angka kemiskinan itu memang berkurang,” pungkasnya.
(06/07)
Posted by Unknown
on Kamis, November 11, 2010. Filed under
