KPK Siap Panggil Nurdin
*Polisi Didesak Periksa Tim Verifikasi
JAKARTA–Kendati lolos verifikasi sebagai calon ketua umum PSSI, perjalanan Nurdin Halid untuk memimpin kembali persepakbolaan di tanah air, tak akan berjalan mulus. Masalahnya, sejumlah dugaan kasus korupsi bakal menghadangnya. Salah satunya, keterlibatan Nurdin dalam kasus suap
berupa cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004 lalu masih menjadi polemik.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali melakukan pemeriksaan
terhadap Nurdin, jika dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, ditemukan data dan informasi
tambahan yang mendukung.
“Jika dalam perkembangan (penanganan kasus) yang akan datang, ditemukan informasi dan data yang kuat terkait keterlibatan Nurdin Halid, akan dilakukan pemeriksaan kembali,” urai Juru Bicara KPK Johan Budi SP ketika dihubungi, kemarin (21/2).
Johan menegaskan, KPK masih menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus suap yang menyeret nama Mantan DGS BI Miranda Swaray Goeltom tersebut. Termasuk keterlibatan Nurdin Halid. Dia mengatakan, baru ditemukan satu bukti permulaan berupa pernyataan
salah satu terpidana kasus tersebut, Hamka Yandhu dalam persidangan pada 27 April 2010.
“Memang pernyataan Hamka yang menyebut Nurdin ikut menerima aliran dana tersebut merupakan
fakta persidangan, tapi itu baru dihitung satu bukti. Padahal yang kita butuhkan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat yang bersangkutan,”tegasnya.
Di bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengecam terpilihnya Nurdin Halid
dalam bursa calon Ketum PSSI. Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas keterlibatan Nurdin
Halid dalam kasus suap cek perjalanan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
“KPK harus segera tetapkan Nurdin Halid sebagai tersangka di luar daftar tersangka yang sudah
ada,” papar Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho ketika dihubungi, kemarin.
Emerson menyatakan, pernyataan Hamka Yandhu di persidangan yang menyebutkan Nurdin ikut menikmati aliran dana berupa cek perjalanan tersebut, sudah bisa menjadi alat bukti yang cukup untuk
menetapkan status tersangka. Dia juga meminta KPK memprioritaskan penerima tunai dari
aliran cek perjalanan tersebut.
“KPK jangan ragu tetapkan Nurdin sebagai tersangka. Jadi kita minta KPK juga prioritaskan penerima
tunai, salah satunya Nurdin,” tambahnya.
*Polisi Didesak Periksa Tim Verifikasi
Sementara pecinta sepakbola yang tergabung dalam Save Our Soccer (SOS) berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng melakukan intervensi yang terukur terhadap permasalan PSSI.
"Ini sudah persoalan bangsa. Menpora bisa memanggil Tim Verifikasi bahkan sampai mengintervensi. Artinya intervensi yang terukur untuk memperbaiki PSSI," kata Koordinator aksi Apung Widadi di sela-sela demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/2).
Apung mengendus ada yang tidak beres dari kerja tim verifikasi pemilihan ketua umum PSSI. Kata dia, tim verifikasi yang merupakan bagian dari rezim PSSI sendiri tidak independen dalam bekerja.
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan, salah bentuk ketidakberesan kerja tim verifikasi pemilihan ketua umum PSSI ketika berkas salah satu bakal calon hilang sehingga harus mendaftar lagi. Karenanya, Menpora dan polisi perlu memeriksa tim seleksi dan tim verifikasi.
"Kami menuntut Menpora dan polisi memeriksa tim verifikasi, termasuk Presiden SBY harus ikut bertindak memperbaiki sepakbola Indonesia, khususnya PSSI," katanya.
Selain menggelar orasi menolak kerja tim verifikasi pemilihan ketua umum PSSI, massa SOS juga membentangkan kain putih sepanjang 30 meter untuk ditandatangani sebagai bentuk penggalangan penolakan pencalonan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.
Sebagaimana diketahui, Tim Verifikasi dari Komite Pemilihan di ajang Kongres Empat Tahunan PSSI mengumumkan hasil verifikasinya, Sabtu (19/2). Dari empat nama yang mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI, hanya dua nama yang lolos, yaitu Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie. Dua calon lainnya - yang digadang-gadang oleh pendukung perubahan di tubuh PSSI yakni George Toisutta dan Arifin Panigoro- tidak lolos verifikasi.
*Tim Verifikasi Dituding Rekayasa
Tim Verifikasi Pemilihan Ketua Umum (Ketum) PSSI dituding bersandiwara. Lolosnya nama Nurdin Halid (NH) dan Nirwan Bakrie (NB) dalam seleksi pencalonan merupakan cerminan sepakbola Indonesia sedang berada dalam titik nadir. Kedepan, mafia sepakbola akan merajalela yang ditandai dengan adanya korupsi, pengaturan skor pertandingan, dan pungutan liar PSSI.
Hal itu diungkapkan Koordinator Aksi Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi saat menggelar demosntrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (20/2). Kata dia, lolosnya NH dan NB menjadi pertanda adanya mafia dan sandiwara seleksi Ketum PSSI.
"Rekayasa sepakbola semakin nyata, adanya mafia dan sandiwara seleksi Ketum PSSI menjadi pertanda. Bagaimana mungkin NH selaku incumbent yang pernah terjerat kasus hukum dapat lolos," kata Apung di sela-sela unjukrasa di Bundaran HI.
Apung yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) lantas menyebut satu persatu kasus hukum yang pernah menjerat NH. Pertama, NH pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi dana pendistribusian minyak goreng Bulog Rp 169,71 Miliar tahun 2007 dan telah divonis dua tahun penjara.
Kedua, NH diduga terjerat kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Hamka Yamdu selaku terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor 2010 silam menyebut nama NH dengan menerima dana Rp 500 juta.
Ketiga, Aidil Fitri, terdakwa kasus korupsi dana APBD Kota Samarinda tahun 2007 yang diperuntukkan klub senilai Rp 1,7 miliar menyebut NH menerima Rp 100 juta. Aidil yang juga mantan Manajer akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan penjara satu tahun.
Menurut Apung, lolosnya nama NB juga tidak terlepas dengan adanya sandiwara dan rekayasa oleh tim verfikasi pemilihan ketum PSSI. Kata dia, NB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim PSSI bersama Sekum PSSI, Nugraha Besoes. "Latar belakang NB ini sangat dekat dengan aroma politik sehingga ke depan masi rawan terjadi politisasi dalam sepakbola Indonesia," katanya.
Tim Verifikasi dari Komite Pemilihan di ajang Kongres Empat Tahunan PSSI mengumumkan hasil verifikasi calon yang dinyatakan lolos, Sabtu (19/2). Dari empat nama yang mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI, hanya dua nama yang lolos, yaitu Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie. Dua calon lainnya - yang digadang-gadang oleh pendukung perubahan di tubuh PSSI - yakni George Toisutta dan Arifin Panigoro, tidak lolos verifikasi.
Toisutta dan Arifin melawan atas putusan Tim Verifikasi Pemilihan Ketum PSSI. Keduanya menyatakan tidak menerima putusan itu dan siap banding. Mereka diberi waktu untuk mengusulkan banding terhitung setelah pembacaan pengumuman. (Jawa Pos)