Bupati dan Wako Bantah Tudingan MenPAN-RB

*Terkait Usulan Formasi CPNS

LUBUKLINGGAU- Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB), EE Mangindaan yang mensinyalir adanya modus akal-akalan dilakukan kepala daerah dalam menentukan usulan formasi CPNS ke pemerintah pusat dibantah Bupati Mura H Ridwan Mukti dan Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi.
Menurut MenPan&RB, dalam menentukan formasi CPNS, disinyalir kepala daerah lebih memikirkan sanak keluarganya dan para anggota tim suksesnya saat maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Saat dimintai tanggapannya, Bupati Mura dan Walikota Lubuklinggau mengaku usulan formasi CPNS yang diajukan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan kebutuhan PNS diwilayahnya.

Menurut Riduan Effendi, Pemkot Lubuklinggau tidak melakukan seperti yang disinyalir Menpan&RB. Formasi CPNS yang diusulkan pihaknya sesuai kebutuhan Pemkot Lubuklinggau berdasarkan masukan atau yang diusulkan Satuan Perangkat Daearah (SKPD).

Misalnya, lanjut Riduan Effendi, SKPD Dinas Kesehatan (Dinkes) membutuhkan tenaga kesehatan yang tediri dari dokter, bidan, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), radiology dan lain-lain. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) membutuhkan tenaga teknisi Komputer atau Dinas Pendidikan (Disdik) membutuhkan guru olaraga dan sebagainya.

“Umpamanya, jumlah yang dibutuhkan 1000 maka seluruh usulan dari SKPD-SKPD diserakan ke MenPAN. Nanti MenPAN menentukan jumlah formasi. Misalnya MenPAN menyetujui tenaga kesehatan 100. Itu tidak secara global akan tetapi terperinci, radiorogi berapa, SKM-nya berapa dan seterusnya. Demikian juga guru berapa yang dikabulkan Menpan,” jelas Riduan Effendi kepada wartawan koran ini di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (16/8) setelah mendengarkan pidato kenegaraan.

Riduan Effendi menegaskan, pihaknya tidak akal-akalan dalam mengajukan formasi CPNSD. “Kami tidak akal-akalan dalam mengajukan formasi CPNSD, semua sesuai kebutuhan usaulan dari SKPD,” tegas Riduan Effendi.


Terpisah Bupati Musi Rawas (Mura), H Ridwan Mukti, memastikan dalam menentukan formasi penerimaan CPNS tidak asal-asalan. Artinya, semua formasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.
“Secara subjektif saya ingin setiap desa di Kabupaten Mura harus ada yang menjadi PNS, supaya pikiran saya nanti 25 tahun ke depan formasi yang ada memang betul-betul formasi yang dibutuhkan. Saya tidak ingin PNS hanya dikuasai oleh salah satu desa saja, melainkan harus dikuasai oleh semua desa. Tapi, ini subjektif kita makanya dalam menentukan formasi CPNS itu harus sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan proses yang ada,” tegas Ridwan Mukti kepada wartawan koran ini usai rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Kabupaten Mura, Senin (16/8).

Dia menambahkan, saat ini di Kabupaten Mura banyak membutuhkan tenaga guru dan kesehatan. Oleh karena itu, kedua tenaga ini selalu ada dalam formasi penerimaan CPNS. “Seumpama formasinya banyak guru kita utamakan guru dan kesehatan, sebab keduanya sangat memerlukan banyak tenaga. Formasi yang diadakan itu memang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan saya lebih suka kalau ada Sumber Daya Manusia (SDM) berasal dari Komunitas Adat Tertinggal (KAT) bisa diangkat menjadi PNS. Tapi, di sana banyak yang tamat SMA, sedangkan formasinya tidak ada. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin kita akan mencoba mengangkat mereka menjadi TKS dan disekolahkan nantinya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi bupati nantinya,” kata Ridwan Mukti.

Disinggung pernyataan MenPan&RB, mensinyalir adanya modus akal-akalan yang dilakukan kepala daerah dalam menentukan usulan formasi CPNS yang diajukan ke pemerintah pusat, bupati menegaskan kalau hal itu tidak terjadi di Kabupaten Mura. Bahkan, dia menginginkan Kabupaten Mura akan terjamin pembangunannya selama 25 tahun ke depan.
“Itu kan daerah lain, saya lebih memikirkan pembangunan daerah ini selama 25 tahun ke depan,” pungkasnya.(06/07)

Posted by Unknown on Rabu, Agustus 18, 2010. Filed under Bupati dan Wako Bantah Tudingan MenPAN-RB . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response