Ingin Kejelasan GajI yang akan Diterima

*Harapan Guru Honda Setelah Menjadi Komite
Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, segenap guru Honda di Empat Lawang harus berbesar hati dialihkan sebagai guru komite. Mengingat status ini, tidak akan mengurangi niat sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi tidak salah juga, jika para guru komite ini mulai meminta kejelasan sistem gaji mereka mendatang jika masih diberikan kepercayaan pengabdian.

Saukani, Tebing Tinggi

MESKIPUN dikenal pahlawan tanpa tanda jasa, kebutuhan hidup dan biaya transportasi tidak dapat dipungkiri. Karenanya tidak sedikit guru komite di Empat Lawang mulai mempertanyakan kejelasan gaji mereka mendatang, setelah tidak dibiayai atau digaji melalui anggaran APBD seperti halnya saat menjadi tenaga guru honorer daerah (Honda).

Lumrah memang apabila mereka meminta kepastian jasa gaji mengajar setelah dialihkan menjadi guru Komite. Maklum, kebutuhan ekonomi dan lainnya tidak dapat dipungkiri juga penting. Disisi lain dikhawatirkan nanti kepala sekolah di masing-masing sekolah tidak transparan dalam penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Atau dengan kata lain tidak memperhatikan balas jasa bagi guru Komite.

Seperti yang diungkapkan Mala (25) salah seorang guru komite di Empat Lawang mengatakan, dirinya tak keberatan profesi guru Honda dialihkan menjadi guru Komite di Empat Lawang. Hanya saja, ia berharap pemerintah dalam hal ini Bupati Empat Lawang memberikan kepastian gaji mereka sebagai guru komite. Maklum saja, kekhawatiran dalam penggunaan anggaran bantuan untuk sekolah yang dikelola oleh kepala sekolah tak sesuai dengan harapan bagi guru yang lainnya.
“Bukan bermaksud apa-apa, namun yang kita harapkan kepastian besar gaji sebagai guru Komite. Agar kami bisa tahu dan tidak berprasangka buruk dengan kepala sekolah,” ungkap Mala.

Menanggapi pertanyaan ini, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA) mengatakan, mengenai kepastian jasa gaji bagi guru komite yang dialihkan dari guru Honda di Kabupaten Empat Lawang akan ditetapkan besarannya. Hanya saja patut diketahui bagi guru Komite itu sendiri, bahwa besaran jasa gaji tersebut ditentukan sesuai dengan lokasi sekolah.
“Dilihat dari seberapa jauh lokasi ngajar di sekolah. Untuk daerah yang pedalaman nanti akan diperhatikan khusus dibandingkan dengan ngajar di sekolah kecamatan atau kota,” terang HBA seraya mengatakan penentuannya akan diatur kemudian.
Mengenai keputusan seberapa banyak guru yang dibutuhkan dalam satu sekolah. Ini tentu berkaitan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Diharapkan nanti kepala sekolah menyeleksi guru komite sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta mutu dan kualitas guru itu. Setidaknya guru tersebut berstandar pendidikan Sarjana Pendidikan, atau Diploma Pendidikan. Juga menjadi prioritas bagi guru yang kini menempuh kuliah pendidikan.
“Namun perlu diingat bagi kepala sekolah, jangan sampai mengutamakan guru komite dengan dasar masih sanak keluarga, atau kerabat dekat. Apalagi sampai melakukan pemotongan gaji guru komite. Maka hal ini bisa menjadi pedoman untuk dicabut SK tugas mereka sebagai kepala sekolah,”imbuhnya. (*)

Posted by Unknown on Jumat, Januari 14, 2011. Filed under EMPATLAWANGPOS . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response