Penertiban PKL Terminal Kalimantan Menuai Silang Pendapat

LUBUKLINGGAU-Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Terminal Kalimantan menuai silang pendapat antar kelompok. Buktinya, pernyataan Ketua IKPTK, Effendi Hambali, diprotes oleh juru parkir di Jalan Kalimantan.

“Kenapa IKPTK mengusik juru parkir di Jalan Kalimantan,” demikian dikatakan Toni juru Parkir di Jalan Kalimantan kepada wartawan koran ini, Rabu (12/1).

Menurutnya, penertiban PKL yang dilakukan Pemkot Lubuklinggau untuk mengembalikan fungsi Terminal Kalimantan. “Dengan demikian artinya pedagang makanan yang menggunakan gerobak di dalam Terminal Kalimantan yang akan ditertibkan dengan mengatur jadwal berdagang. IKPTK mesti sadar bahwa diperbolehkan berdagang di dalam Terminal Kalimantan pada malam hari. Atau mulai jualan jam 4 sore (pukul 16.00 Wib, red). Akan tetapi kenapa IKPTK merembet soal parkir di Jalan Kalimantan. IKPTK harus paham bahwa antara Terminal dan Jalan Kalimantan itu satu kesatuan yang terpisah. Jadi jangan disamakan antara Terminal dan Jalan Kalimantan,” pintanya.

Ia menambahkan, parkir yang dikelolahnya resmi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). “Kami juru parkir resmi, retribuasi parkir kami setor ke Dishub,” ucapnya.

Masih kata Samsi, pengelolah parkir di kawasan Jalan Kalimantan dan Jalan Panorama terdiridari 3 orang, yakni Samsi Teguh dan Toni. “Masing-masing juru parkir memiliki satu orang wakil. “Maksudnya kalau berhalangan tidak mengatur parkir maka pengaturan parkir dilakukan oleh wakil tadi. Dengan demikian kami juru parkir di sekitar Jalan Kalimantan terdiridari enam orang. Kalau Ketua IKPTK melarang kami mengelolah parkir apakah sanggup untuk menafkahi keluarga kami,” katanya.

Samsi, mempertanyakan legalitas Effendi Hambali yang mengklim sebagai Ketua IKPTK. Sebab menurutnya Effendi Hambali sudah mundur dari Ketua IKPTK beberapa tahun lalu. “Dan saya mempertanyakan kalau ia mengklim selaku ketua IKPTK dimana tempat ia berdagang, sebagai ketua organisasi pedagang selayaknya adalah seorang pedagang. Setahu saya dia (Effendi Hambali, red) tidak punya tempat berdagang di Terminal Kalimantan itu,” tegasnya.

Toni menambahkan, sangat mendukung penertiban yang akan dilakukan Pemkot Lubuklinggau untuk mengembalikan fungsi terminal. “Saya kira mamang sudah sepantasnya Pemkot menata PKL Terminal Kalimantan, tidak sepantasnya gerobak pedagang 24 jam berada di sana (Terminal Kalimantan, red). Apalagi Jalan Kalimantan satu-satunya akses jalan keluar dari Stasiun Kereta Api (KA). Stasiun merupakan gerbang Kota Lubuklinggau. Kita malu dilihat pendatang begitu masuk ke Kota Lubuklinggau melihat kota tampak kumuh,” katanya didampingi Teguh.


Ditempat lain, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPKL), Junaidi, mendukung program Pemkot Lubuklinggau menertibkan pedagang mengembalikan fungsi terminal. “Sudah jelas bahwa Terminal Kalimantan merupakan Pasar Mambo pedagangnya mulai beraktifitas mulai pukul 16. 00 Wib, artinya pada siang hari tidak boleh ada pedagang di tempat itu. Saya minta Pemkot Lubuklinggau tegas dalam melakukan penataan pedagang, harus dipisahkan antara Terminal dan Jalan Kalimantan. Sebagaimana diketahui bahwa di Jalan Kalimantan ada pedagang buah, pedagng yang menggunakan mobil dan parkir. Pedagang tersebut tidak ada kaitanya dengan Pasar Mambo karena di Jalan Kalimantan bukan didalam terminal. Kita tahu penertiban ini untuk mengembalikan fungsi terminal,” pintanya.

Bentuk dukungan teresebut ia sudah merapikan meja dagangan anggotanya. “Lihat meja pedagang dicat seragam warna biru. Untuk atapnya pakai payung besar,” ucapnya.

Ketua IKPTK Effendi Hambali, saat dinfirmasi wartawan koran ini menjelaskan, bahwa dirinya diakui oleh anggota selaku ketua IKPTK. “Terkait pengunduran diri yang perna saya buat tidak diakui oleh anggota IKPTK mereka masih mengakui saya sebagai ketua. Organisasi IKPTK masih eksis dan kami memiliki badan hukum yang jelas karena ada akte notaris. Untuk membuktikan saya diakui atau tidak, tanyakan kepada anggota IKPTK,” jelasnya.

Menurut Effendi, ia tidak mengusuk soal parkir. Akan tetapi lanjutnya berdasarkan kentuan di dalam terminal tidak boleh ada parkir yang ada retribusi terminal. “Nah, dengan telah dibongkarnya taman pembatas antara Jalan dan Terminal Kalimantan secara otomatis parkir itu berada di dalam terminal. Saya tidak mau setelah gerobak pedagang tidak ada di situ (Terminal Kalimantan,) digunakan menjadi lokasi parkir,” katanya.

Ditempat lain, Kepala Dishubkominfo Kota Lubuklinggau, Azhari Yuhan menerangkan, tidak ada parkir didalam terminal. “Parkir yang ada saat ini bukan di dalam terminal tapi di tepi Jalan Kalimantan. Terminal dan Jalan Kalimantan itu terpisah. Coba lihat di jalan masuk terminal ada petunjuk arah. Jalur sebalah kanan dari arah Stasiun KA adalah jalur kendaraan bebas. Sebelah kiri jalur Angkot Jurusan Terminal Watas, Terminal Simpang Periuk dan Terminal Petanang. Petunjuk ara tersebut sebagai pemisah antara Terminal dan Jalan Kalimantan. Coba lihat,” pinta As Jon panggilan akrap Azhari Yuhan.

As Jon, mengaku siap memfungsihkan Terminal Kalimantan jika pedagang mengosongkan tempat. “Kalau memang pada tanggal 20 Januari pedagang mengosongkan tempat saya siap mengoperasikan terminal dengan mengerahkan petugas mengatur tempat Angot ngetem. Jalur tempat Angkot ngetem kita cat,” janjinya.

Sebagaimana diketahui berita sebelumnya terbit Rabu (12/1), Ketua IKPTK Effendi Hambali menyatakan, anggotanya siap mengosongkan tempat pada siang hari beralih berdagang pada malam hari. “Asalkan seluruh pedagang tidak diperbolehkan lagi, termasuk parkir. Dalam menertibkan pedagang jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab kalau sampai terjadi kecemburuan sosial dapat menimbulkan gejolak sosial,” katanya. (02)

Posted by Unknown on Kamis, Januari 13, 2011. Filed under LINGGAUPOS . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response