Ribuan Siswa Desak Kadisdik Mundur
*Ancam Mogok Belajar
LUBUKLINGGAU-Gelombang aksi penolakan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Lubuklinggau melakukan rolling guru terus terjadi. Jika sebelumnya Selasa (11/1) siswa SMA Negeri 1 Kota Lubuklinggau menggelar aksi di seolahnya, Rabu (12/1) ribuan siswa gabungan seluruh SMA Negeri di Kota Lubuklinggau, menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Lubuklinggau.
Dalam orasinya mereka menuntut Disdik Kota Lubuklinggau membatalkan rencana rolling guru yang akan dilakukan. Bahkan tidak hanya itu, dalam selebarannya siswa menuntut Kadisdik Lubuklinggau, Septiana Zuraida mundur dari jabatannya. Alasan siswa banyak kebijakan yang diambil Kadisdik tidak rasional dan terkesan arogan.
Pantauan koran ini di lapangan, ribuan siswa berkumpul di depan gedung DPRD Lubuklinggau, sejak pukul 07.00 WIB. Setelah beberapa saat melakukan orasi dan membentangkan poster, beberapa perwakilan siswa diminta Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Assadiki bersama anggota Komisi I, masuk ke Aula DPRD Kota Lubuklinggau.
Saat berdialog dengan anggota dewan, Adi Firmansyah, siswa SMAN 2 Lubuklinggau menjelaskan, kedatangan mereka ke gedung DPRD Kota Lubuklinggau hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Disdik Kota Lubuklinggau. Menurutnya kebijakan diambil beberapa waktu terakhir membuat konsentrasi persiapan Ujian Nasional (UN) yang telah mereka persiapkan menjadi terganggu.
“Kebijakan yang mengganggu konsentrasi kami masalah akan dilakukannya rolling guru besar-besaran oleh Disdik Lubuklinggau,” jelas Adi Firmansyah mengawali pembicaraan.
Selanjut, kata Adi Firmansyah, kebijakan yang dibuat Disdik Lubuklinggau tidak didasari dengan alasan yang jelas. Alasan Kadisdik Lubuklinggau Septiana Zuraida rolling dilakukan untuk penyegaran saat menanggapi aksi demo siswa Kelas XII SMAN I Lubuklinggau dinilai tidak tepat.
Menurut Adi Firmansyah, penetapan kebijakan rolling guru di pertengahan tahun ajaran sangat mengganggu konsentrasi siswa yang tinggal tiga atau empat bulan lagi akan menempuh Ujian Nasional (UN). “Padahal saat ini suasana sekolah kami sudah kondusif, kami benar-benar sudah cocok dengan guru-guru kami. Lantas apakah kami harus berupaya untuk beradaptasi kembali. Sedangkan apa bisa dijanjikan, guru-guru hasil rolling ini mampu memahami psikologi kami. Hal ini sangat berpengaruh terhadap semangat belajar mengajar di sekolah. Seharusnya Dinas Pendidikan mempertimbangkan hal ini,” papar Adi Firmansyah.
Akibat adanya kebijakan roling guru ini, sejak Senin (10/1) hingga Rabu (12/1) siswa kelas XII SMAN se-Kota Lubuklinggau tidak melakukan aktivitas belajar. Mereka mengaku tidak konsentrasi lagi untuk belajar dan mereka berjanji akan terus mengejar kepastian sampai keputusan kebijakan dan aspirasi mereka benar-banar ditanggapi sesuai dengan usulan yang mereka ajukan.
Hal senada diungkapkan Herlia Wulandari, siswi kelas XII SMA II. Ia sangat berharap kebijakan rolling guru diambil Disdik Lubuklinggau dapat ditunda sampai siswa XII lulus ujian.
“Jika aspirasi kami ini tidak juga ditanggapi, atau kebijakan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau tersebut masih juga dilangsungkan kami akan mogok belajar,” tegas siswi yang juga menjadi perwakilan siswa SMA se-Kota Lubuklinggau tersebut.
Setelah ribuan siswa SMAN menyampaikan aspirasinya, demo di depan gedung DPRD Kota Lubuklinggau terus berlanjut. Sejumlah elemen masyarakat diantaranya LSM Sumpah Undang-undang (SUU), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) juga menyampaikan aspirasi serupa.
*Kebijakan Kadisdik Dinilai Arogan
Koordinator LSM SUU, Herman Sawiran, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dunia pendidikan di Kota Lubuklinggau saat ini. Sebab, kebijakan Kadisdik Lubuklinggau telah dinilai meresahkan masyarakat. Apalagi disaat genting seperti ini (menjelang UN, red), seharusnya Kadisdik lebih fokus meningkatkan mutu pendidikan.
“Jangan malah membuat masyarakat resah. Untuk itu, kepada DPRD supaya menggunakan rasio dalam mengawal kasus ini. Kalau memang diperlukan, ganti saja Kadisdik,” ungkap Herman dihadapan sejumlah anggota DPRD.
Ditambahkannya, jangan membanggakan bahwa guru-guru yang akan di rolling sudah memiliki sertifikasi. Ingat, sertifikasi tidak menjamin guru bisa menyelami segala sesuatu sebagai jiwa pendidik, baik secara emosional kedekatan cara mengajar maupun adaptasi.
Intinya, ia meminta DPRD Kota Lubuklinggau menyikapi alasan dibalik pemaksaan rolling guru yang akan dilakukan.
“Karena pekerjaan dilakukan secara terburu-buru dan dadakan bisa berdampak tidak baik. Soal guru-guru bertahun-tahun di satu sekolah itu hal yang wajar. Yang terpenting saat ini adalah kedisiplinan belajar mengajar dan siswa jadi pandai, gunakan metode-metode study banding antar sekolah untuk mengharapkan antar guru dan antar siswa lebih penting. Intinya jangan ada unsur pemaksaan kehendak melupakan etika sosial. Andaikan Baperjakat ada penilaian jangan Kadisdik malah ngotot harus arif dan bijak,” saran Herman.
Sementara, Ketua GMNI Cabang Lubuklinggau-Musi Rawas (Mura), Redi Lansa, didampingi Kabid Organisasi, Andri Affandi, mengatakan kebijakkan Kadisdik akan melakukan rolling guru terkesan angkuh dan arogan.
“Kami menilai, ada unsur pemaksaan dalam mengeluarkan kebijakan yang terlalu berani, karena tanpa memperhitungkan dampaknya baik bagi guru dan siswa itu sendiri. Menurut pengamatan kami, dalam dua bulan terakhir sejak isu rolling guru ini dihembuskan, konsentrasi para guru dalam dunia pendidikan sangatlah menurun. Mereka bukannya takut atau tidak mau menjalankan tugas sebagaimana sumpah jabatan ketika diangkat sebagai PNS, namun hendaknya dalam menetapkan kebijakan harus dipikirkan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” papar Redi.
Baiknya, menurut Redi, kebijakan-kebijakan dikeluarkan Kadisdik harus benar-benar menyentuh bagi kemajuan dunia pendidikan. Kemudian, mengkaji bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak layak untuk segera diperbaharui dan mensejahterakan para guru.
“Bukannya malah menyengsarakan mereka. Kami mendesak Kadisdik supaya mengkaji ulang kebijakan tersebut,” desaknya.
Hal yang sama diungkapkan Ketua GMM Cabang Lubuklinggau dan Kabupaten Mura, Aren Frima, didampingi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Yudhistira WA. Mereka sangat menyesalkan sikap arogan seorang Kadisdik dalam menetapkan kebijakan sangat tidak populis bagi para guru di Kota Lubuklinggau.
“Kebijakan ini terkesan sangatlah arogan dan merupakan kebijakan yang mencerminkan sikap penguasa bukanlah sikap seorang pemimpin. Para guru butuh seseorang yang bisa memimpin, figur yang mampu mengayomi mereka dan melindungi mereka, bukannya malah menyakiti. Guru sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengabdikan diri mereka demi kemajuan pendidikan di Kota Lubuklinggau dan mereka sudah cukup tenang serta nyaman dalam menjalankan tugas,” papar Aren ketika menyampaikan aspirasinya di hadapan sejumlah anggota DPRD Lubuklinggau.
Selanjutnya Aren meminta kepada Kadisdik jangan sekali-kali melukai hati dan perasaan guru. Ia mendesak Kadisdik untuk mencabut kebijakan rolling guru dan menuding Komisi I yang membidangi masalah pendidikan terindikasi “takut” untuk menindaklanjuti persoalan dihadapi siswa.
“Kami menyarankan kepada Komisi I untuk bekerja secara profesional, jangan ada kesan bahwa DPRD Lubuklinggau tidak mampu mengawasi instansi satu ini. Untuk itu kami minta panggil Kadisdik guna mempertanyakan esensi dan legitimasi kebijakan rolling guru. Atas dasar apa seorang Kadisdik dengan semaunya mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan bagi kemajuan pendidikan di kota ini,” tegasnya.
Selain itu GMP juga mengecam keras atas sikap dan kebijakan Kadisdik terhadap para guru yang ada di Kota Lubuklinggau. Sejak awal mereka dari kalangan pemuda sudah tidak sepakat atas dilantiknya Kadisdik Kota Lubuklinggau Septiana Zuraida. “Karena dia bukanlah dari kalangan guru yang mengerti akan dunia pendidikan. Kita tahu, dulunya dia memang sempat menjadi dosen, tapi ingat dosen dan guru itu beda walaupun sama-sama bergelut di dunia pendidikan,” kata Ketua GPM, Iswandi, didampingi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik Bakti Setiadi.
Menurut Iswandi, hal yang kekhawatiran pemuda saat ini terjawabkan melalui kebijakan-kebijakan dikeluarkan Kadisdik Kota Lubuklinggau. Agar polemik didunia pendidikan di Kota Lubuklinggau tidak berlanjut dan berdampak luas, pihaknya mendesak Septiana Zuraida untuk legowo mundur dari jabatan Kadisdik Kota Lubuklinggau.
“Karena kami menilai Septiana Zuraida sudah gagal dalam menciptakan suasana kondusif dalam dunia pendidikan. Lihat saja aksi para siswa-siswi SMA se-Kota Lubuklinggau yang menentang kebijakan tersebut dan hal ini merupakan suatu sejarah buruk yang pernah terjadi di kota Lubuklinggau ini,” pungkasnya.
*Minta Rencana Rolling Ditinjau Ulang
Menanggapi aksi demo siswa dan sejumlah elemen masyarakat kemarin, Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki langsung menindaklanjuti permasalahan yang diterima dengan menggelar pertemuan bersama pihak eksekutif dan Kadisdik. Setelah itu, Komisi I DPRD juga langsung menggelar rapat internal untuk membuat suatu rekomendasi.
“Setelah medengar keterangan Kadisdik, intinya, rencana kebijakan akan merolling guru berdasarkan kajian dari Disdik itu sendiri. Sebab, sejauh ini Disdik melihat ada suatu sekolah terjadi penumpukan guru mata pelajaran, ini yang pertama. Alasan yang kedua, dengan adanya sertifikasi guru di Kota Lubuklinggau kita harapkan 24 jam per minggu ini bisa ditutupi oleh guru-guru sertifikasi,” ucap Hasbi.
Mengenai rolling guru, menurut Hasbi berdasarkan keterangan Kadisdik sebuah kebutuhan di sekolah masing-masing. Hanya saja tampaknya informasi rolling guru kurang tanggap di sekolah-sekolah karena tersumbatnya informasi dari Disdik ke sekolah. “Sehingga rolling dianggap hal yang menakutkan bagi guru-guru di Kota Lubuklinggau. Kita juga memahami menjelang pelaksanaan UN, hendaknya rolling ini ditunda dulu setelah kenaikan dan kelulusan siswa,” saran Hasbi.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Lubuklinggau, Merismon meminta Disdik untuk mempertimbangkan kembali rencana kebijakan untuk rolling guru secara besar-besaran. Karena pertimbangan yang pertama timingnya (waktunya, red) tidak tepat, apalagi pada saat ini para siswa dan guru sedang berkonsentrasi untuk mempersiapkan UN.
Kemudian, dirinya melihat kebijakan ini tanpa kajian yang menyentuh secara mendalam tanpa melibatkan stakeholder terkait. “Sebaiknya guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah, kemudian melibatkan PGRI sebagai institusi yang menaungi guru dan sekolah serta Dewan Pendidikan yang seharusnya mampu untuk berkolaborasi mencari sebuah kebijakan supaya diterima baik oleh guru, siswa maupun orang tua wali murid,” kata Merismon.
Kemudian, kata dia rolling guru adalah sebuah keniscayaan, artinya dalam rangka peningkatan kinerja guru. Namun ketika kebijakan itu dilaksanakan dengan kurangnya persiapan kemudian dengan kurangnya kajian, rolling guru harusnya dilakukan dengan cara bertahap. Sehingga tidak terjadi kejutan yang terlalu besar dan berdampak pada psikologis pada guru dan siswa.
“Silahkan Disdik melakukan rolling, tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal teknis jangan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi dunia pendidikan di Kota Lubuklinggau. Saya juga melihat, ada beberapa kebijakan Disdik tanpa perencanaan yang matang. Kedepan, kita mengharapkan pada Kadisdik dalam melahirkan sebuah kebijakan tentu dengan pertimbangan yang matang dan dikaji terlebih dahulu dampak positif dan negatif, sehingga kebijakan itu tidak menjadi blunder permasalan kemudian ditingkat bawah,” harap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Tim)
Posted by Unknown
on Kamis, Januari 13, 2011. Filed under
