Bastari: APBD 2010 Diduga ‘Bocor’
MUSI RAWAS- Sejumlah kontraktor yang mendapat proyek di Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengeluh. Pasalnya hingga akhir Desember 2010 mereka belum bisa mencairkan uang proyek yang telah selesai mereka kerjakan. Bahkan dari sekian banyak kontraktor mengeluh, ada salah satu kontraktor yang telah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) namun Pemkab Mura belum bisa dicairkan.
“Secara kelembagaan memang mereka (kontraktor) mengeluh belum melaporkan ke kita karena belum tahu teknisnya. Namun secara lisan kami telah menerima keluhan para kontraktor yang mengaku belum bisa mencairkan dana proyek telah selesai dikerjakan,” ungkap Bastari Ibrahim, ketua Fraksi Bhinika Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Mura seraya mengatakan ia memiliki bukti SPM diserahkan kontraktor namun belum dibayar Pemkab Mura.
Diakui Bastari, ia sempat mempertanyakan keluhan kontraktor kepada Pemkab Mura. Pemerintah beralasan belum dibayarnya sejumlah proyek yang telah selesai dikerjakan karena sedang melakukan efisiensi. “Tapi efisiensi ini dasarnya belum jelas,” ujar Bastari.
Bastari menduga telah terjadi kebocoran APBD 2010, sehingga proyek yang dikerjakan kontraktor belum bisa dibayar. Dari masalah tersebut timbul wacana oknum yang ngotot merombak dua fraksi bersar di DPRD Mura yakni PAN dan BTI walaupun ini melawan hukum. Fraksi BTI mencurigai upaya perombakan fraksi ada kaitanya dengan efisiensi. “Kami khawatir efisiensi hanaya istilah jangan-jangan ada kebocoran APBD 2010. Barangkali ada kehawatiran akan dibongkar Fraksi BTI dan PAN. Upaya merombak fraksi hanya untuk melindungi APBD 2010 yang amburadul,” tudingnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Gotri Suyanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Mura. Surat tersebut berisikan perintah mendata kontraktor mana saja yang belum menerima pembayaran.
“Pembayarannya kan melalui SKPD masing-masing. Apalagi semua SKPD telah memiliki jadwal pembayaran kepada kontraktor, terutama yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM), Cipta Karya dan SKPD lainnya. Yang jelas nantinya kita serahkan kepada SKPD masing-masing,” terang Gotri. (03/07)
Posted by Unknown
on Senin, Desember 13, 2010. Filed under
